Widjajono: Pertamina jangan salahkan UU Migas!

Wamen ESDM Ingatkan Pertamina Jangan Salahkan UU Migas 

Jumat, 30 Desember 2011 14:55 Administrator  

Wamen ESDM Widjajono Partowidagdo-Foto:Antara

indoPetro-online, Jakarta-Banyak kalangan menilai kehadiran Undang-Undang Minyak dan Gas Bumi (UU Migas) No.22/2001 merupakan biang keladi carut marut pengelolaan migas Tanah Air. Pertamina sendiri menganggap UU Migas baru pengganti UU Migas No.8/1971, telah mengurangi porsi National Oil Company (NOC) dalam menggarap industri hulu Migas. Melihat itu, Wakil Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Widjajono Partowidagdo berkesimpulan: hanya orang kurang pintar-lah yang bisanya selalu menyalahkan keadaan.

Dalam kesempatan Seminar Nasional mengenai Pengelolaan Industri Migas, beberapa waktu lalu di Gedung Pertamina Pusat, Jakarta, Widjajono menyesalkan pernyataan beberapa kalangan termasuk Pertamina yang menyalahkan Undang-Undang Migas baru setelah Rezim Reformasi.

“Waktu dulu Pertamina memang hebat sekali, namun Pertamina juga harus siap menghadapi tantangan yang ada saat ini. Orang pintar itu menjadikan krisis sebagai tantangan untuk menjadi lebih baik. Biasanya yang nggak pintar itu selalu 'nyalahin' orang lain, keadaan, dan menyalahkan Undang-Undang,” tuturnya.

Guru Besar Teknik Perminyakan Institut Teknologi Bandung (ITB) ini menambahkan, semua orang ingin jadi pemimpin. Ia mengambil contoh pada orang yang kurang faham agama, ketika dapat masalah, bisanya hanya menyalahkan Tuhan. Dalam kasus inilah, menurut Widja, panggilan akrabnya, Pertamina harus pintar-pintar memanfaatkan peluang dan terus meningkatkan kemampuan.

“Saya rasa bukan salah UU Migasnya, tapi saya setuju dalam UU harus ada keberpihakan pemerintah terhadap perusahaan nasional,” ujarnya.

Namun Widjajono mengingatkan kepada NOC jangan serakah, kalau tidak bisa jangan memaksakan. Dia menambahkan, bagaimana nanti kalau tidak bisa terus dia pegang malah jadi ‘rusak’. “Pada dasarnya hidup itu keseimbangan, terus terang saja saya nggak setuju kalau semua ingin dinasionalisasi. Bukannya karena kita nggak mau, tapi karena kita nggak punya cukup uang. Kita masih butuh perusahaan asing karena eksplorasi sekarang tambah susah,” pungkasnya. Nurfahmi