Tradisi Jatah Kue Politik

Bagi-bagi kue kekuasaan-karikatur inilah.com

Anda ingin menjadi Presiden di Indonesia? Eits, bikin coret-coretan dulu buat calon pembantu anda. Sebelum memuaskan mereka yang telah mendukung anda dengan berbagi kue kekuasaan. Nah, ada beberapa tradisi di Indonesia yang sudah menjadi aturan tidak tertulis. Cekibrot gan!

Pertama, kalau anda orang Jawa, pastikan Wapres anda bukan Jawa lagi. Begitu pun sebaliknya. Kalaupun mentok-mentoknya Jawa, yah terpaksa porsi orang Jawa dikurangin untuk jatah Kementerian atau Lembaga tinggi negara. Kedua, kalau anda dari kalangan militer, yah mbokyao tau diri jangan Wapresnya militer juga. Taruhlah seorang ekonom atau sipil.

Ketiga, Pastikan putra-putri terbaik Bangsa ini dari Sabang sampai Merauke menempati pos Kementerian. Kalau mau aman di DPR, kasihlah jatah Menteri buat petinggi-petinggi partai politik pendukung koalisi anda. Lanjut lagi, keempat: Arif dan bijaklah dalam menempatkan posisi Menteri atau Kepala Lembaga Tinggi Negara. Kalau salah orang, bisa jadi ada ketidakpuasan kedepannya, lalu mereka menjadi oposisi yang akan merongrong anda selama anda berkuasa. Maksudnya? Gini lho, kita tahu bersama kalau dari dulu, jatah Menteri Agama itu memang dari kalangan Nahdiyin, yaah harus disadari mereka adalah umat mayoritas di tanah air. Nah, tradisinya buat menghibur Muhammadiyah, biasanya jatah Menteri Pendidikan Nasional itu orang Muhammadiyah.

Kelima, untuk jatah di kalangan Tentara Nasional Indonesia (TNI). Biasanya Panglima TNI itu dibagi rata, bisa dari Angkatan Laut dulu, terus AU, nah baru menjelang pemilu biasanya itu jatah Angkatan Darat. Dan harus diatur betul jatah antrian angkatannya. Kalau nggak bisa berabe bos! Ente mau dikudeta di tengah jalan. Hehehe....lanjut lagi di next artikel, kalau kepanjangan pan ente juga nyang malay baca. Regards

Kemenakertrans Berusaha berikan yang terbaik untuk TKI

Dirjen Binapenta Kemenakertrans Reyna Usman

 

Berkaca dari carut-marut permasalahan TKI, pemerintah dalam hal ini Direktorat Jenderal (Dirjen) Pembinaan dan Penempatan Tenaga Kerja (Binapenta) Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Kemenakertrans) segera membenahi administrasi, pembayaran, dan perijinan untuk penempatan atau pengiriman TKI agar lebih terintegrasi dalam sistem online.

Kemenakertrans berikhtiar untuk merapikan semuanya dari hulu (di tanah air), agar nantinya di hilir (luar negeri) tidak terjadi problem. Diantaranya upaya pemerintah adalah mengusahakan terjadinya kesepakatan kedua belah pihak, dimana TKI `domestic worker` harus melalui pelatihan 200 jam yang berbasis pada jabatan kerja, yaitu : house keeper (pengurus rumah tangga), cook (tukang masak), baby sitter (pengasuh bayi/ anak) dan caretaker (perawat jompo). Untuk itu, kata Direktur Jenderal (Dirjen) Binapenta  Kemenakertrans, Reyna Usman, pemerintah mempersiapkan sarana dan prasarana pengiriman kembali TKI ke negara itu.

Namun, lanjutnya, saat status moratorium (penutupan sementara) penempatan TKI itu dicabut diharapkan tidak ada lagi pekerja informal (penata laksana rumah tangga) yang dikirim. “Tidak mudah meniadakan penempatan TKI informal dan menggantinya dengan pekerja formal ke Arab Saudi, karena kebutuhan di negara itu untuk penata laksana rumah tangga masih tinggi,” katanya, ketika ditemui di ruang kerjanya, Gedung Kemenakertrans, Jakarta,  Jumat, (27/4/2012).

Reyna menilai nantinya tidak ada lagi pengiriman TKI informal ke Arab Saudi, karena hanya ada yang formal, seperti perawat, babysitter, dan koki yang dapat bekerja ke negara itu. Pencabutan status moratorium itu menggembirakan pelaksana penempatan tenaga kerja Indonesia swasta (PPTKIS), tapi jika masih ada dualisme dalam sistem pelayanan maka tetap merugikan TKI dan pelaku usaha.